Uu kelautan dan perikanan terbaru

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Abstrak. No abstract provided. Publication Tanggal Agu 15, 2018, 2:22 p.m Kategori Undang-undang Kementerian Kelautan dan Perikanan Hubungi. Direktorat Perencanaan Ruang Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Peraturan terkait Kelautan dan Perikanan

PERMEN KP Nomor 13 Tahun 2015 Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Usaha 

May 02, 2018 · This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queue Ini 10 poin revisi UU Perikanan - PT. Kontan Grahanusa ... Revisi Undang-Undang Perikanan yang tengah dikaji oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan Dewan Perwakilan Rakyat direncanakan bakal membawa nelayan dan industri ikan Indonesia menjadi lebih mandiri dan memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat. Berita Kementerian Kelautan dan Perikanan Hari Ini - Kabar ... Berita Kementerian Kelautan dan Perikanan - KKP telah berhasil menangkap 15 kapal pencuri ikan dengan rincian 8 kapal berbendera Vietnam, 4 kapal berbendera Filipina dan 3 kapal berbendera Malaysia.

22 Jul 2017 Selanjutnya acara dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Menteri  30 Apr 2013 PERATURAN MENTERI KELAUTAN PERIKANAN NO. 30 TAHUN 2012 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP. UU PERIKANAN NO. 13 Feb 2013 Bagi Negara Indonesia melakukan pengetatan konservasi sumber daya laut melalui pembentukan berbagai lintas sektoral undang-undang  23 Mei 2016 Namun pemanfaatan sumber daya laut tersebut untuk kesejahteraan 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU Perikanan) pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkannya Undang-undang Pengadilan Perikanan Terbaru. 23 Jun 2015 Kedua, UU tersebut dapat mendorong percepatan realisasi investasi di sektor kelautan dan perikanan. Ketiga, pembangunan bidang kelautan  8 Ags 2011 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2009UU No. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN … Oct 31, 2014 · UU 32 2014 Kelautan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan … KEMENTERIAN KELAUTAN DAN - bkipm.kkp.go.id Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pemahaman terhadap amat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN … Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pembudidayaan Ikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor … Reformasi Birokrasi - Kementerian Kelautan dan Perikanan ...

• UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU No. 45 Tahun 2009 [ Download Lengkap] • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan PENGUMUMAN NOMOR B-215/SJ/III/2020 TENTANG HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019 Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 52a /kepmen -kp/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan jaminan mutu UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN … Undang-undang ini berlaku untuk: a. setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; b. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing,


Redaksi Info Akuakultur menyediakan secara Gratis naskah lengkap UU No 45/2009 Tentang Perikanan dan info penting lainnya. Caranya gampang, silakan isi form di bawah ini dengan lengkap dan akurat. Selanjutnya cek email Anda, maka Anda akan mendapatkan kiriman file UU Perikanan dan info penting antara lain peraturan baru bidang kelautan dan